KEAKTIFAN MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Berikut beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai Keaktifan Masyarakat dalam Kebijakan Publik.

1. Mengapa masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah dan apa keuntungannya bagi masyarakat?

Masyarakat harus aktif dalam Kebijakan Publik karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang menjadi kebijakan kebutuhan dan keinginan mereka dalam kebutuhan sehari‐hari. Dengan adanya partisipasi masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk perumusan kebijakan publik akan berdampak positif pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan masyarakat akan turut bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, karena mereka dilibatkan secara langsung dalam perumusannya. Jadi tidak ada lagi perasaan atau kesan, bahwa masyarakat tidak setuju atau tidak tahu terhadap kebijakan‐kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Dengan keaktifan masyarakat, diharapkan akan muncul kebijakan publik yang dapat :

• Melindungi, mengayomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
• Selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Adapun contoh partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik diantaranya dapat berupa membayar pajak tepat waktu, melaksanakan berbagai peraturan daerah dan memberikan berbagai masukan dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan diberlakukan kepada seluruh masyarakat.

2. Sebaliknya, apa yang terjadi bila masyarakat tidak aktif dalam Kebijakan Publik di Daerah?

Bila masyarakat tidak aktif, maka akan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, antara lain :

Perumusan kebijakan publik di daerah tidak memenuhi hak‐hak masyarakat secara menyeluruh.

Kebijakan publik itu bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kebijakan publik itu dapat tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai‐nilai budaya masyarakat.

Contoh : Pemda mengeluarkan peraturan agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai, sedangkan masyarakat tidak mematuhinya maka sampah tersebut akan menumpuk dan berbau tidak sedap, sehingga masyarakat juga yang dirugikan karena lingkungan telah tercemar dan berbau tidak sedap.

3. Bagaimana cara pemerintah mewadahi dan memfasilitasi masukan masyarakat?

Untuk mewadahi dan memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat, sudah barang tentu diperlukan keterbukaan dari pihak Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Keterbukaan di sini dalam arti pihak eksekutif dan legislatif daerah mau mendengarkan, menampung dan merumuskan pendapat atau masukan masyarakat tersebut dalam kebijakan‐kebijakan yang diambilnya. Jadi bukan hanya sekedar ditampung, tanpa ditindaklanjuti lebih jauh. Manakala ada keterbukaan dari pihak eksekutif dan legislatif daerah, maka akan menimbulkan motivasi atau dorongan atau semangat dari masyarakat untuk terus membangun daerahnya dengan cara melaksanakan berbagai aturan yang telah menjadi kebijakan publik.